Pemerintah berencana akan menghentikan menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, ke berbagai negara pada 3 atau 4 tahun mendatang. Langkah ini diambil setelah sebelumnya Pemerintah menghentikan pengiriman TKI informal ke 21 (dua puluh satu) negara di Timur Tengah sebagai langkah perlindungan kepada TKI. “Saya sudah sampaikan step by step yang namanya TKI khususnya perempuan, khususnya untuk pembantu rumah tangga pada tahun ke 3, ke 4 ke depan harusnya sudah distop,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mencanangkan pembangunan kota baru untuk ibukota Pemerintah Provinsi Maluku Utara, di Sofifi, Kepulauan Tidore, Maluku Utara, Jumat (8/5) pagi. Presiden Jokowi berharap kebijakan pengiriman TKI itu ditindaklanjuti oleh semua instansi pemerintah dari pusat hingga daerah dengan tidak mendorong warga menjadi TKI ke luar negeri. Di sisi lain pemerintah juga diminta untuk menciptakan lapangan kerja baru agar tidak menambah angka pengangguran di dalam negeri. “Jadi saya titip supaya Disnakertrans jangan mendorong orang menjadi TKI, setuju nggak,” kata Jokowi yang dijawab warga Tidore dengan teriakan “setuju”.#Indonesia,#MalukuUtara,#Sofifi,#KotaSofifi,#AbdulGhaniKasuba,#KunjunganKerja,#Jokowidodo,#SalamTigaJari,#KabinetKerja,#Kerjakerjakerja,#TKI,#TenagaKerjaIndonesia,#BNP2TKI,#KementerianKetenagakerjaan,#MenteriKetenagakerjaan,#HanifDhakiri,#NusronWahid.

Pemerintah berencana akan menghentikan menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, ke berbagai negara pada 3 atau 4 tahun mendatang. Langkah ini diambil setelah sebelumnya Pemerintah menghentikan pengiriman TKI informal ke 21 (dua puluh satu) negara di Timur Tengah sebagai langkah perlindungan kepada TKI. “Saya sudah sampaikan step by step yang namanya TKI khususnya perempuan, khususnya untuk pembantu rumah tangga pada tahun ke 3, ke 4 ke depan harusnya sudah distop,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mencanangkan pembangunan kota baru untuk ibukota Pemerintah Provinsi Maluku Utara, di Sofifi, Kepulauan Tidore, Maluku Utara, Jumat (8/5) pagi. Presiden Jokowi berharap kebijakan pengiriman TKI itu ditindaklanjuti oleh semua instansi pemerintah dari pusat hingga daerah dengan tidak mendorong warga menjadi TKI ke luar negeri. Di sisi lain pemerintah juga diminta untuk menciptakan lapangan kerja baru agar tidak menambah angka pengangguran di dalam negeri. “Jadi saya titip supaya Disnakertrans jangan mendorong orang menjadi TKI, setuju nggak,” kata Jokowi yang dijawab warga Tidore dengan teriakan “setuju”.#Indonesia,#MalukuUtara,#Sofifi,#KotaSofifi,#AbdulGhaniKasuba,#KunjunganKerja,#Jokowidodo,#SalamTigaJari,#KabinetKerja,#Kerjakerjakerja,#TKI,#TenagaKerjaIndonesia,#BNP2TKI,#KementerianKetenagakerjaan,#MenteriKetenagakerjaan,#HanifDhakiri,#NusronWahid.

A photo posted by defna nobirianto putra (@defnaputra) on May 8, 2015 at 7:58pm PDT