INDONESIA – DENMARK LANJUTKAN KERJASAMA KELOLA HUTAN HARAPAN
Biro Humas, Rabu 28 September 2016. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mendorong kebijakan Restorasi Ekosistem (RE) untuk percepatan pemulihan ekosistem hutan produksi. Disamping untuk pemulihan flora dan fauna yang mempunyai nilai penting, pengelolaan RE dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi hutan dan mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan.
Keberadaan RE memberi manfaat secara ekonomi kepada masyarakat di sekitar hutan. Hingga September 2016, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) berjumlah 15 Unit Manajemen (UM) dengan total luas + 573.455 Ha dari alokasi seluas 1.662.128 Ha. Kawasan Hutan Restorasi Ekosistem tersebar di Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur.
Terkait hal ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama Duta Besar Denmark untuk Indonesia H.E. Casper Klynge mengunjungi lokasi proyek Danish Support to Hutan Harapan pada Selasa – Rabu, 27 - 28 September 2016. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama lanjutan Pengelolaan Hutan Harapan Phase III antara Pemerintah Denmark dengan Burung Indonesia sebagai pelaksana proyek.
Hutan Harapan telah mendapatkan dukungan internasional dari pemerintah Denmark dari tahun 2011. Pemerintah Denmark telah setuju untuk melanjutkan pendanaan untuk 3 tahun berikutnya (2016-2018) melalui Environmental Support Programme/ESP3. Kerjasama ini meliputi kegiatan pengembangan unit usaha bagi pemberdayaan masyarakat, pengamanan hutan dan pemantapan kawasan. “Saya harapkan dengan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Denmark dengan Burung Indonesia dapat diperoleh manfaat yang jauh lebih baik bagi PT. REKI untuk melaksanakan restorasi ekosistem sehingga menjadi pembelajaran yang baik”, ujar Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja di Hutan Harapan.
Duta Besar Denmark untuk Indonesia H.E. Casper Klynge mengungkapkan Hutan Harapan merupakan hutan hujan di jantung Sumatera yang harus dijaga kelestariannya. Perambahan merupakan ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat yang mendiami hutan serta keanekaragaman hayatinya. Tentu memerlukan waktu untuk dapat mengatasi tantangan ini. Dengan kerjasama pemerintah Indonesia dan Denmark dalam pengelolaannya Casper Klynge melihat berbagai upaya yang telah dilakukan akan membuahkan hasil. “Kunjungan Menteri Siti Nurbaya merupakan tanda konkret bahwa kita dapat mencegah kerusakan lebih lanjut Hutan Harapan,” ujar Casper Klynge.
Pada kesempatan tersebut Siti Nurbaya juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan masyarakat Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Masyarakat menginginkan pemerintah untuk turut menjaga hutan yang menjadi tempat hidup sekaligus menjadi sumber kehidupan. Mereka siap untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah khususnya melalui pola kemitraan ataupun pola perhutanan sosial lain, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Siti Nurbaya menyambut baik aspirasi tersebut karena sejalan dengan kebijakan pemerintah Presiden Jokowi agar hutan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Siti Nurbaya juga meminta pemerintah Denmark dan PT. REKI untuk memberikan training tentang koperasi dan manajemen korporat melalui ESP3. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat yang punya kapabilitas mumpuni dalam pengelolaan hutan.
Hutan Harapan yang dikelola PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI) merupakan kawasan hutan yang menjadi lokasi pertama usaha restorasi hutan produksi. PT. REKI menjadi pemegang IUPHHK-RE sejak tahun 2007 dengan areal seluas + 98.555 Ha. membentang di 2 provinsi yaitu Jambi (± 46.385 Ha) dan Sumatera Selatan (± 52.170 Ha).
Terdapat pembelajaran dari Hutan Harapan terutama dalam Konteks Kelola Sosial Penanganan Konflik. Pada 16 Januari 2016 lalu telah dilakukan penandatanganan kesepakatan pengelolaan kawasan hutan antara Presiden Direktur PT. REKI sebagai pengelola Hutan Harapan, dan perwakilan 171 KK masyarakat Dusun Kunangan Jaya 1, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Kesepakatan ini penting untuk mempertahankan Hutan Harapan dan menunjukkan bahwa hutan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dijadikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan dapat diadopsi oleh unit manajemen yang lain. Penandatanganan dan model kerja sama ini menjadi bukti nyata untuk mendukung program Nawacita Presiden Jokowi, yakni memberikan akses hutan bagi masyarakat atau membangun masyarakat dari pinggiran hutan, mempertahankan kekayaan biodiverisitas dan energi serta ketahanan pangan.
Untuk mencapai best practice kegiatan restorasi ekosistem di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan. Diantaranya yaitu sosialisasi kebijakan restorasi ekosistem, pembinaan unit manajemen, fasilitasi pakar, insentif, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan kemitraan dalam mendorong kerjasama restorasi ekosistem dengan KPH. Kedepan pengelolaan Hutan Harapan akan diperkuat dengan pendekatan berbasis ekosistem, pelibatan masyarakat yang mengintegrasikan kebutuhan sosial dan ekonomi dengan fungsi ekologi, memandang hutan yang dikelola sebagai asset yang multimanfaat, diversifikasi pendapatan untuk keberlanjutan finansial dan berkontribusi pada penguatan kebijakan restorasi ekosistem di Indonesia.(*)
https://www.facebook.com/HumasKemenL...86171008177282
Keberadaan RE memberi manfaat secara ekonomi kepada masyarakat di sekitar hutan. Hingga September 2016, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) berjumlah 15 Unit Manajemen (UM) dengan total luas + 573.455 Ha dari alokasi seluas 1.662.128 Ha. Kawasan Hutan Restorasi Ekosistem tersebar di Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur.
Terkait hal ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama Duta Besar Denmark untuk Indonesia H.E. Casper Klynge mengunjungi lokasi proyek Danish Support to Hutan Harapan pada Selasa – Rabu, 27 - 28 September 2016. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama lanjutan Pengelolaan Hutan Harapan Phase III antara Pemerintah Denmark dengan Burung Indonesia sebagai pelaksana proyek.
Hutan Harapan telah mendapatkan dukungan internasional dari pemerintah Denmark dari tahun 2011. Pemerintah Denmark telah setuju untuk melanjutkan pendanaan untuk 3 tahun berikutnya (2016-2018) melalui Environmental Support Programme/ESP3. Kerjasama ini meliputi kegiatan pengembangan unit usaha bagi pemberdayaan masyarakat, pengamanan hutan dan pemantapan kawasan. “Saya harapkan dengan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Denmark dengan Burung Indonesia dapat diperoleh manfaat yang jauh lebih baik bagi PT. REKI untuk melaksanakan restorasi ekosistem sehingga menjadi pembelajaran yang baik”, ujar Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan kerja di Hutan Harapan.
Duta Besar Denmark untuk Indonesia H.E. Casper Klynge mengungkapkan Hutan Harapan merupakan hutan hujan di jantung Sumatera yang harus dijaga kelestariannya. Perambahan merupakan ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat yang mendiami hutan serta keanekaragaman hayatinya. Tentu memerlukan waktu untuk dapat mengatasi tantangan ini. Dengan kerjasama pemerintah Indonesia dan Denmark dalam pengelolaannya Casper Klynge melihat berbagai upaya yang telah dilakukan akan membuahkan hasil. “Kunjungan Menteri Siti Nurbaya merupakan tanda konkret bahwa kita dapat mencegah kerusakan lebih lanjut Hutan Harapan,” ujar Casper Klynge.
Pada kesempatan tersebut Siti Nurbaya juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan masyarakat Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Masyarakat menginginkan pemerintah untuk turut menjaga hutan yang menjadi tempat hidup sekaligus menjadi sumber kehidupan. Mereka siap untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah khususnya melalui pola kemitraan ataupun pola perhutanan sosial lain, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Siti Nurbaya menyambut baik aspirasi tersebut karena sejalan dengan kebijakan pemerintah Presiden Jokowi agar hutan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Siti Nurbaya juga meminta pemerintah Denmark dan PT. REKI untuk memberikan training tentang koperasi dan manajemen korporat melalui ESP3. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat yang punya kapabilitas mumpuni dalam pengelolaan hutan.
Hutan Harapan yang dikelola PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI) merupakan kawasan hutan yang menjadi lokasi pertama usaha restorasi hutan produksi. PT. REKI menjadi pemegang IUPHHK-RE sejak tahun 2007 dengan areal seluas + 98.555 Ha. membentang di 2 provinsi yaitu Jambi (± 46.385 Ha) dan Sumatera Selatan (± 52.170 Ha).
Terdapat pembelajaran dari Hutan Harapan terutama dalam Konteks Kelola Sosial Penanganan Konflik. Pada 16 Januari 2016 lalu telah dilakukan penandatanganan kesepakatan pengelolaan kawasan hutan antara Presiden Direktur PT. REKI sebagai pengelola Hutan Harapan, dan perwakilan 171 KK masyarakat Dusun Kunangan Jaya 1, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Kesepakatan ini penting untuk mempertahankan Hutan Harapan dan menunjukkan bahwa hutan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dijadikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan dapat diadopsi oleh unit manajemen yang lain. Penandatanganan dan model kerja sama ini menjadi bukti nyata untuk mendukung program Nawacita Presiden Jokowi, yakni memberikan akses hutan bagi masyarakat atau membangun masyarakat dari pinggiran hutan, mempertahankan kekayaan biodiverisitas dan energi serta ketahanan pangan.
Untuk mencapai best practice kegiatan restorasi ekosistem di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan. Diantaranya yaitu sosialisasi kebijakan restorasi ekosistem, pembinaan unit manajemen, fasilitasi pakar, insentif, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan kemitraan dalam mendorong kerjasama restorasi ekosistem dengan KPH. Kedepan pengelolaan Hutan Harapan akan diperkuat dengan pendekatan berbasis ekosistem, pelibatan masyarakat yang mengintegrasikan kebutuhan sosial dan ekonomi dengan fungsi ekologi, memandang hutan yang dikelola sebagai asset yang multimanfaat, diversifikasi pendapatan untuk keberlanjutan finansial dan berkontribusi pada penguatan kebijakan restorasi ekosistem di Indonesia.(*)
https://www.facebook.com/HumasKemenL...86171008177282
