Lahan gambut dan kebakaran hutan serta asap

Presiden : Tidak Ada Lagi Izin Baru Kelola Gambut

Presiden menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerapkan one map policy,  tidak memberikan izin baru pengelolaan lahan baru gambut. "Segera lakukan restorasi gambut, review izin-izin lama. Sudah harus keras kita, yang belum dibuka tidak boleh dibuka," ujar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Penanganan Korban Kabut Asap di Kantor Presiden, Jumat 23 Oktober 2015

Presiden juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menganbil tindakan tegas pada pemilik HGU yang terbakar, baik berupa revisi areal lahan oada SK HGUnya dan apabila lahan terbakar di atas 40 persen dari luas areal HGU maka HGU tersebut akan dibekukan atau dicabut. Terhadap lahan HGU terbakar yang sedang dalam proses perpanjangan atau permohonan baru akan dihentikan sementara.

Presiden menyampaikan bahwa laporan bahwa titik api masih cukup banyak. Di Pulau Sumatera sebanyak 826 titik, paling banyak di Sumatera Selatan 703 titik. Di Pulau Kalimantan terdapat 974 titik.
"Kondisi ini membuat kualitas udara di beberapa daerah terdampak sudah masuk pada kategori tidak sehat dan berbahaya," kata Presiden. 

Untuk itu  Presiden menginstruksikan penangan difokuskan pada penanganan api dan dampak kabut asap perlu dilakukan lebih masif lagi. "Gunakan semua sumber daya dan kekuatan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan menekan dampaknya seminimal mungkin," tegas Presiden. 

Para kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana asap, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah harus aktif terjun langsung ke lapangan  memimpin pengendalian kebakaran dan mengatasi dampak kabut asap. "Saya instruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri  untuk kerahkan pasukan lebih banyak lagi untuk padamkan api dan membuat kanal-kanal bersekat," ucap Presiden.

Penanganan masalah kesehatan juga harus menjadi prioritas utama. Presiden meminta Menteri Kesehatan turun langsung ke lapangan. Posko kesehatan harus bisa melayani 24 jam. "Para dokter dan paramedis harus siaga melayani penderita gangguan pernapasan. Perbanyak tempat-tempat evakuasi yang dilengkapi penyaring udara, terutama untuk  anak-anak dan bayi-bayi," ujar Presiden.

Bila kualitas udara sudah melebihi angka toleransi, kegiatan pendidikan agar dihentikan. "Saya instruksikan Mendikbud untuk menyesuaikan standar pendidikan yang terhenti ini seperti saat ini," ucap Presiden.

Presiden meminta Menristekdikti dan para Rektor Perguruan Tinggi agar mengirimkan ahli-ahli yang bisa menemukan teknologi memadamkan api kebakaran lahan gambut, selain itu bisa dikerahkan untuk   mendukung operasionalisasi alat pemurnian udara.

Kepada Menteri Sosial, Presiden memerintahkan untuk segera ambil langkah terkait buffer stock. Jangan sampai  terdampak kekurangan pangan dan menyiapkan perlengkapan, tenda atau rumah singgah yang dilengkapi alat penyaring udara. Menteri Luar Negeri ditugaskan Presiden untuk berperan aktif dengan melihat kemungkinan tambahan bantuan dari luar negeri, terutama negara-negara yang pernah memiliki pengalaman dalam menangani lahan gambut.  "Listrik juga harus dijaga agar tidak padam agar alat-alat penjernih udara dapat terus berfungsi," ucap Presiden.

Presiden menggarisbawahi bahwa kebakaran hutan ini adalah masalah kita bersama.  Untuk itu, Presiden mendukung berbagai bentuk inisiatif gerakan dalam  masyarakat untuk terlibat langsung dalam memadamkan api maupun dalam mengatasi dampak kabut asap. "Mari kita bersama-sama mengerahkan semua kekuatan untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan ini. Meri bahu membahu memadamkan api, menghilangkan asap serta membantu para korban," ucap Presiden.

Tim Komunikasi Presiden
Ksp.go.id
Setkab.go.id