Pav Ind COP21 Ditutup dng Tinggalkan Jejak di Paris dan Dunia sbg Modal Diplomasi Ind @SitiNurbayaLHK @JokopediaID

Foto kiriman Toko ARBIB alat terapi (@tokoarb) pada Des 12, 2015 pada 8:09 PST

Pav Ind #COP21 Ditutup dng Tinggalkan #Jejak di Paris dan Dunia sbg Modal #Diplomasi Ind #SitiNurbayaLHK @JokopediaID https://t.co/7WNLcyDB8j #Travel #Holidays #Trip #Traveling #Travelgram #Travelling #Travelingram #Traveler @TopLikeTags #Travels #Travelphotography #Instatravel #Instatraveling #Travelph #Travelpic #Travelblogger #Traveller #Traveltheworld #Travelblog #Travelbug #Travelpics #Travelphoto #Traveldiaries #Likesreturned #Traveladdict #Travelstoke #TravelLife

Foto kiriman Toko ARBIB alat terapi (@tokoarb) pada Des 12, 2015 pada 8:10 PST

Pav Ind COP21 Ditutup dng Tinggalkan Jejak di Paris dan Dunia sbg Modal Diplomasi Ind @SitiNurbayaLHK @JokopediaID 

Konsolidasi semua Komponen Bangsa untuk Konsolidasi Global dalam Antisipasi Perubahan Iklim
http://ppid.dephut.go.id/berita_terkini/browse/135
Biro Humas KemenLHK, Paris : Delegasi Republik Indonesia kembali melakukan Konferensi Pers pada ruang Konferensi Pers COP21, Selasa (8/12). Pesan utama yang disampaikan kepada publik internasional adalah bahwa Indonesia membentuk delegasi dari berbagai komponen bangsa, yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi serta dari pihak swata. Sarwono Kusumaatmaja, Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim sebagai narasumber, menyampaikan pentingnya solidaritas menggerakkan semua komponen bangsa untuk mengantisipasi perubahan iklim secara terkonsolidasi. Turut hadir pada Konferensi Pers, Efransjah, Direktur Eksekutif WWF, Suryo Adiwibowo, Dosen IPB dan Imam Prasojo, Dosen UI dengan moderator, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Nur Masripatin.

Adiwibowo bicara peran Sains dan akademisi memperkuat kebijakan. Hal ini sangat relevan karena perubahan iklim sangat berbasis sains. Sedangkan Efransjah berbicara mengenai peran lembaga swadaya masyarakat (CSO/civil society organization) dalam membantu menerjemahkan keputusan dan arti Konferensi Perubahan Iklim (COP21) berserta hasilnya nanti kepada level daerah dan komunitas.Hak ini akan diperkuat dengan contoh-contoh kerja nyata mitigasi/adaptasi di lapangan. Pentingnya inovasi dan kreatifitas untuk mengantisipasi perubahan iklim yang juga melibatkan masyarakat (grassroot) disampaikan oleh Imam.

Dalam menjawab pertanyaan dari audiens, Nur Masripatin menegaskan posisi Indonesia yang sangat menghormati hak asasi manusia. Hal menarik disampaikan oleh Sarwono yang juga dalam merespon pertanyaan adalah pernyataan bahwa di Indonesia, semua penduduknya adalah masyarakat adat (indigenous people) jadi tidak relevan apabila Indonesia harus selalu mewakili etnik, agama, suku dan ras. Semua berbaur dalam satu kesatuan Bangsa Indonesia. Hal yang menjadi kekhususan adalah di tingkat institusi (kelembagaan) dimana dikenal masyarakat hukum adat yang memiliki hukum informal yang dianut dari generasi sebelumnya.

Penanggungjawab berita dan kontak:
1. Sarwono Kusumaatmaja, Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim, +628128xxxx
2. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Nur Masripatin, +628121xxx

Bus karyawan KemenLHK Pusat akan dihiasi kampanye publik Ayo Ke Taman Nasional @SitiNurbayaLHK @JokopediaID 

Tentang Surya Paloh KPK dan Kasus PTUN medan

Johan budi: Kapan Surya Paloh dipanggil?
Saya membantah dengan tegas bahwa rumor yang beredar selama ini bahwa KPK akan memanggil 

Pak Surya Paloh. 

Itu tidak benar, sampai hari ini tidak ada pemanggilan.

Belum atau tidak ada?
Sampai hari ini tidak ada pemanggilan. Karena dari kemarin kami ditanya, saya tidak tahu itu rumor dari mana soal pemanggilan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bhawa tidak ada pemanggilan itu.

Kenapa gak dipanggil?

Ya karena gak diperlukan. 

Tidak diperlukan apa belum?
Sampai hari ini tidak diperlukan keterangan Pak Surya Paloh. Kalau Pak Rio Capella pernah memang diperiksa sebagai saksi dan itu bukan karena jabatan yang bersangkutan tapi karena Pak Rionya sendiri dimintai keterangannya sebagai saksi kasus yang di Medan.

Johan Budi Mentahkan Indriyanto soal Rencana Memanggil Surya Paloh - http://www.rmol.co/read/2015/10/01/219284/Johan-Budi-Mentahkan-Indriyanto-soal-Rencana-Memanggil-Surya-Paloh-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tegas membantah sudah akan memanggil Ketua Umum Partai Nasden

"Saya membantah dengan tegas bahwa rumor yang beredar selama ini bahwa KPK akan memanggil Pak Surya Paloh.

 Itu tidak benar, sampai hari ini tidak ada pemanggilan," kata Wakil Ketua KPK, Johan Budi, usai melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional di halaman Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta (Kamis, 1/10).

Johan melanjutkan, hal tersebut hanya isu belaka. Buktinya hingga saat ini belum ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk diperiksa di lembaga antirasuah sebab belum dibutuhkan.

"Sampai hari ini tidak ada pemanggilan. Karena dari kemarin kami ditanya, saya tidak tahu itu rumor dari mana soal pemanggilan. Sampai hari ini tidak diperlukan keterangan Pak Surya Paloh. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada pemanggilan itu," tukasnya.

Disinggung mengenai pemeriksaan Sekjen Partai Nasdem, Rio Capella yang sempat diperikasa oleh penyidik KPK, Johan berdalil bahwa pemeriksaan tersebut bukan karena jabatan Rio melainkan untuk dimintai keterangan mengenai kasus di Medan yang menjerat Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho beserta istri dan rekan satu partainya Otto Cornelia Kaligis.

"Kalau Pak Rio Capella pernah memang diperiksa sebagai saksi dan itu bukan karena jabatan yang bersangkutan tapi karena Pak Rionya sendiri dimintai keterangannya sebagai saksi kasus yang di Medan," pungkasnya.

Pernyataan Johan berbeda dengan Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji. Johan mementahkan pernyataan Indriyanto yang mengatakan hingga saat ini KPK terus melakukan pendalaman untuk mencari tahu ada tidaknya keterkaitan pertemuan antara Gatot dan Surya Paloh dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Bahkan menurut dia pendalaman yang dilakukan tidak hanya pada keterkaitan pertemuan tersebut dengan kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan saja, melainkan juga dengan dugaan suap interpelasi yang pun tengah ditangani KPK. 

"Kami masih periksa silang diantara para saksi untuk menentukan ada tidaknya keterkaitan suap, interpelasi, dengan apa latar belakang pertemuan tersebut," ucap Indriyanto.

Berbagi cerita seputar kegiatan Menteri LHK siti nurbaya bakar, presiden jokowi, TNI ,Polri, BPBD dan pihak terkait lainya dalam penanganan bencana tahunan kebakaran hutan dan lahan serta Asap Kalimantan - sumatera

Ngerii  di lapangannya ...
 

spt killing field...

Yang keren abis itu Presiden kita..sgt decissive  di lapangan  dan kita  bisa melangkah lanjut  dan harus cepat.

Yang di Kalsel dan Kalteng hampir sama polanya gambut dan kebakaran  di hamparan yg luas.  

Yang Kalteng  lbh parah  dalam arti  luasan dan ganasnya api di bawah tanah.

Presiden  rapat lgs   di tengah lapangan dan beri petunjuk
 

dan  minta lgs diselesaikan.
Langkah cepatnya sdh dimulai  sejak td malam. Rpt2 lanjutan teknis di  lakukan td malam dr hr ini di Banjarmasin. Asap hrs dipadamkan dan mati.

Diambil air dr sungai besar dan disodet scr sistimatis dan tata drainase.  

Operasi bhakti tni dengan duk teknis civil engineerig dan know how  tata air gambut  secara simultan berlangsung. Selain itu embung2 

hrs dibuat di semua konsesi lahan.

Mhn dukungan Bung Ferry Men ATR urusan tanahnya  masy yg dipakai  utk kanal.
Tksh banyak dukungan kawan2..  Lv u all...

PERNYATAAN PERS PRESIDEN Joko widodo TENTANG PANITIA SELEKSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

1. Saya ingin menekankan komitmen saya untuk pemberantasan korupsi.
b. Semua berkepentingan untuk melawan korupsi. Ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
c. Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar, kalau kita bebas dari korupsi.
2. Untuk itu, semua pihak:
a. harus meningkatkan komitmen, kompetensi,
b. dan sekaligus harus bersinergi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Saya menaruh harapan besar ke[ada Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan. Tiga lembaga ini:
a. Harus bersih dan kuat
b. Harus dipercaya masyarakat
c. Dan harus saling bersinergi.
4. KPK harus menjadi lembaga negara yang berwibawa:
a. Yang berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga yang lain melalui pemerintahan yang bersih.
b. Yang menjadi bagian penting dari semangat reformasi.
5. Saya bekerja keras membentuk Panitia Seleksi Komisioner KPK.
a. Panitia harus kompeten dan berintegritas.
b. Keahliannya harus lengkap:
• Ada ahli-ahli hukum, baik hukum pidana, ahli hukum tata negara, dan hukum bisnis.
• Ada ahli ekonomi manajemen organisasi, psikolog, sosiolog dan  ahli tata kelola pemerintahan,
6. Dengan kriteria komptensi seperti ini, saya berharap komisioner yang terpilih nanti:
a. memiliki kemampuan yang lengkap;
b. yang mampu memperkuat kelembagaan KPK,
c. yang mampu meningkatkan sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya,
d. dalam rangka membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi.
7. Berdasarkan hal tersebut, saya memilih beberapa nama berikut ini sebagai Pansel KPK:
a. Destry Damayanti, M.Sc,
• Seorang ekonom, ahli keuangan dan moneter
• sebagai Ketua merangkap anggota
b. Dr Enny Nurbaningsih, SH,
• Pakar Hukum Tata Negara,
• Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional,
• Sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
c. Prof. Dr. Harkrituti Haskrisnowo, SH, LLM,
• Pakar Hukum Pidana dan HAM,
• Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham,
• Sebagai anggota.
d. Ir. Betti S Alisjabana, MBA,
• Ahli IT dan manajemen,
• Sebagai anggota.
e. Dr. Yenti Garnasih, SH, MH,
• Pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang,
• Sebagai anggota
f. Supra Wimbarti, M.SC, Ph.D,
• Ahli psikologi SDM dan pendidikan,
• Sebagai anggota.
g. Natalia Subagyo, M.Sc,
• Ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi,
• Sebagai anggota.
h. Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM,
• Ahli hukum,
• Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas,
• Sebagai anggota.
i. Meuthia Ganie-Rochman, Ph.D,
• Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial,
• Sebagai anggota.

8. Saya berharap Panitia seleksi  KPK segera bekerja untuk menyeleksi dan menentukan nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya diserahkan pada Presiden.

Jakarta, 21 Mei 2015
Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo


Berikut sembilan nama anggota Pansel KPK yang disampaikan Jokowi:

1. Destry Damayanti ahli ekonomi keuangan dan moneter
2. Eni Nurbaningsih pakar hukum tata negara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Harkristuti Harkrisnowo pakar hukum pidana dan Ham, Kepala Badan Pengembangan Manusia Kemenkum
4. Betty Alisyahbana ahli IT dan managemen
5. Yenti Garnasih pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang
6. Supra Wimbarti ahli psikologi SDM dan pendidikan
7. Natalia Subagyo, ahli tata negara pemerintahan
8. Diani Sadya Wati ahli di Bapenas
9. Meutia Ganie Rochman ahli sosiolog korupsi dan modal sosial